Biaya Ujian Nasional

Thursday, February 27th, 2014
h4a

Biaya Ujian Sekolah maupun Ujian Nasional sering menimbulkan masalah setiap musim Ujian. Masalah yang sering muncul adalah pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap peserta didik yang mengikuti ujian baik untuk Ujian Sekolah maupun Ujian Nasional.

Dalam Permendikbub Nomor 97 Tahun 2013 Bab VIII secara jelas diatur tentang biaya ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional. Bab VIII Pasal 25 ayat (1) menegaskan bahwa biaya pelaksanaan ujian sekolah, madrasah dan pendidikan kesetaraan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan yang bersangkutan. Ayat (2) menegaskan bahwa biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Ujian Nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pasal 26 menegaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan dilarang memungut biaya pelaksanaan Ujian Nasional dari peserta didik,orangtua/wali atau pihak yang membiayai peserta didik.

Sedangkan dalam Lampiran Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) Nomor: 0022/P/BNSP/XI/2013 angka X tentang Biaya Pelaksanaan Ujian Nasional dijelaskan hal-hal berikut.Komponen biaya untuk pelaksanan UN meliputi biaya pelaksanaan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Satuan Pendidikan. Biaya pelaksanaan UN menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Biaya pelaksanaan UN Tingkat Pusat mencakup komponen-komponen penyiapan Permendikbud dan POS UN, rapat koordinasi dan sosialisasi kebijakan UN, sosialisasi UN ke daerah, koordinasi dengan Panitia Regional,Pelaksana UN Tingkat Provinsi,Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota, penyusunan soal dan pembuatan master copy, penggandaan master copy bahan UN dan kaset listening comprehension, pemantauan kesiapan pelaksanaan UN, pengumpulan nilai ujian sekolah, pemantauan pelaksanaan UN, penskoran hasil UN, analisis hasil UN, pelaporan, dan penyusunan rekomendasi, publikasi hasil UN, pencetakan blanko SKHUN dan penerbitan SK bentuk blanko ijazah.

Pelaksanaan UN Tingkat Provinsi dibiayai oleh Pusat melalui Dana Dekonsentrasi dan APBD Provinsi, mencakup komponen-komponen penggandaan, penyampulan, pengepakan, dan pendistribusian bahan UN. Juga untuk visitasi percetakan, pencetakan dan pendistribusian blanko pendataan calon peserta UN ke Kabupaten/Kota, pengelolaan data peserta UN dan penerbitan kartu peserta UN. Selain itu untuk penggandaan dan pendistribusian Permendikbud UN dan POS UN ke pelaksana UN tingkat Kabupaten/Kota, pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di provinsi yang bersangkutan dalam rangka persiapan pelaksanaan UN, pemindaian LJUN oleh pelaksana tingkat provinsi, pencetakan dan pendistribusian DKHUN ke satuan pendidikan pelaksana melalui pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota. Selanjutnya pengisian dan pendistribusian SKHUN ke satuan pendidikan pelaksana melalui Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota, pencetakan dan pendistribusian blanko ijazah ke satuan pendidikan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UN dan penyusunan dan pengiriman laporan UN.

Pelaksanaan UN Tingkat Kabupaten/Kota dibiayai oleh Pusat dan APBD Kabupaten/Kota, mencakup komponen-komponen pencetakan dan pendistribusian blanko pendataan calon pengawas UN ke satuan pendidikan, pengelolaan data pengawas ruang UN dan pengawas satuan pendidikan. Juga untuk penerbitan kartu pengawas UN, penggandaan dan pendistribusian Permendikbud UN dan POS UN ke satuan pendidikan pelaksana UN, pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di Kabupaten/Kota setempat dalam rangka persiapan pelaksanaan UN. Selain itu untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UN, aktivitas pelaksanaan UN yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negeri dan penyusunan dan pengiriman laporan.

Biaya pelaksanaan UN Tingkat Satuan Pendidikan mencakup komponen-komponen pengisian dan pengiriman data calon peserta UN ke Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota, pengisian kartu peserta UN, pengambilan bahan UN dari tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota, pengiriman LJUN ke kabupaten/kota, pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan UN. Selain itu untuk pengadaan bahan pendukung UN, pengawasan pelaksanaan UN di satuan pendidikan Pelaksana UN dan penyusunan dan pengiriman laporan. v gus